CARA BACKUP DATA

Pada program kartini, semua transaksi data pada kegiatan-kegiatan PWS disimpan dalam database menggunakan mesin database MySQL Server 5.0 sedangkan sistem Antar muka program (interface) di desain dengan menggunakan program Delphi 7.0 yang di buat oleh Borland Inc. Dengan demikian, kerja antar kedua program ini (MySQL dan Delphi) dibantu oleh sebuah koneksi yakni ODBC (Open Database Connectivity).ODBC adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data (SMBD). Para desainer ODBC membuatnya dengan tujuan agar ODBC terbebas dari penggunaan bahasa pemrograman tertentu, sistem manajemen basis data tertentu, dan sistem operasi tertentu.

Dengan cara transaksi data yang bersifat stand alone (komputer mandiri) maupun dengan sistem client-server (Jaringan), hal penting dalam proses ini yakni, keseluruhan data tersimpan dalam harddisk pada komputer server. Jika menggunakan sistem stand alone maka artinya komputer menjadi server sekaligus client. Pada pengelolaan sistem informasi, perawatan data yang meliputi sistem backup dan restore bisa didesain secara otomatis. Melalui pengaturan oleh administrator program hal ini sangat membantu pengguna dalam mengamankan data yang dimiliki.

Dengan menggunakan program kartini, sistem pengelolaan data dibagi dalam 2 kelompok berdasarkan fungsinya yakni, backup menggunakan progam kartini dari MODUL ADMINISTRATOR dan DUMP SQL FILE dari program navicate. Apabila menggunakan fitur backup dari modul administrator maka pemahaman pemeliharaan data disini adalah untuk melakukan pengambilan data dari database PPWSKIA dari komputer di puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyatuan data di komputer Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Sedangkan fitur di program navicate adalah untuk melakukan pengamanan database PPWSKIA yang meluputi STRUKTUR DATA dan RECORD DATA. Perbedaan pokok pada metode pertama dan kedua adalah pada metode pertama yang diambil pada proses ini hanyalah RECORD DATA saja tanpa memperhatikan STRUKTUR DATA sehingga apabila terjadi kerusakan pada komputer yang menyebabkan harus dilakukannya install ulang pada Operating System dengan cara Format Hard Disk maka metode ini tidak mampu melakukan penyelamatan data.

Kenapa tidak mampu? Hal ini disebabkan karena pada baris perintah (sintax) yang dibuat pada metode pertama hanya berhasil jika struktur Datanya sudah ada (eksist). Perumpamaannya adalah record data itu seperti barang-barang yang akan di simpan dalam lemari-lemari dalam gudang penyimpanan. Nah, jika gudang dan lemarinya tidak ada maka kita juga tidak bisa melakukan penyimpanan data.

Untuk teknis cara melakukan DUMP SQL FILE dari Navicate dapat di download pada box Kartini yang ada di sebelah kanan fitur blog ini dengan judul cara backup (dump) data. Sedangkan untuk melakukan backup dari program kartini tinggal membuka fitur integrasi data dari modul Administrator-Tools dan dapat dibaca pada buku manual program kartini.

Pada perkembangannya, fitur backup data menggunakan program kartini mengalami masalah -masalah yang cukup banyak dari laporan dan keluhan user yang menggunakan. Salah satu yang paling dikeluhkan bahwa sistem backup data dengan cara seperti ini sangat menyulitkan proses integrasi data. Untuk keluhan ini, pada dasarnya diakui memang akan terjadi seperti itu. Hal ini terjadi karena lemahnya perkiraan kami dalam menganalisis perilaku user dalam penggunaan program yakni munculnya kecenderungan atau kebiasaan untuk tidak ambil pusing tentang besarnya data hasil backup.

Prinsip kerja pada fitur integrasi data pada program kartini adalah mengambil data-data hasil entry yang dilakukan dipuskesmas dengan kategorikan baru dengan penanda yang diberikan pada setiap tabel. Artinya, akan dilakukan pengecekan secara keselurahan table yang tercontreng data-data yang sebelumnya belum di backup. Kalau proses ini dilakukan secara rutin maka jumlah data yang akan di integrasikan ke komputer DKK ukurannya akan menjadi kecil. Akan tetapi, perilaku user memiliki kecenderungan untuk melakukan proses backup data dalam waktu cukup lama (biasanya 1 bulan) dengan prinsip yang sudah dibackup pun diikutkan kembali. Nah, disinilah pokok masalahnya. Akibat dari perilaku ini, hasil backup data menjadi berukuran sangat besar yang akhirnya menyebabkan proses integrasi data di komputer DKK menjadi terbebani dan lama.

Dari hasil ujicoba kami, untuk ukuran data sebesar 5MB biasanya membutuhkan waktu 2 menit dan untuk 40MB membutuhkan 30 menit. Tapi eksekusi sintax SQL kami lakukan langsung dengan menggunakan program command line dari MySQL, bukan menggunakan Kartini. Kami sedang merancang proses integrasi data yang lebih efisian dan sedang melakukan ujicoba integrasi data secara online sehingga laporan tidak perlu lagi menunggu dari puskesmas atau DKK, tapi bisa langsung diuplod di internet. Contoh laporan PWS dapat dilihat di http://www.dinkesbintan.org pada fitur SIK -> Laporan SIK. Teman-teman dapat login dengan username: guest dan pasword : kys untuk melihat contoh laporan disana.

Kami berharap bisa berbagi pengalaman dengan kawan-kawan semua.

Nurdin Yahya,ST

KYS Techno Solution – Jogja.

Bahaya Kegagalan Sistem Informasi

Tiba-tiba muncul keluhan dari ujung telpon: “Pak, saya dari kabupaten anu mau install program kartini tapi gagal”. Lalu di ikuti dengan sms penjelasan bahwa minggu lalu mereka mendapat pelatihan dari tim ini atau tim itu. Bukan keluhan seperti itu saja, hampir setiap minggu dengan volume rutin ada saja yang mengeluh tentang: ” Pak, saya sudah install tapi tidak bisa login dengan pesan Invalid user name and password, gimana ya. Tolong pak, kami butuh bimbingan”.

Fenomena seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia IT. Pada konteks implementasi sistem informasi memang selalu muncul kejadian seperti ini. Bukan diluar dugaan kalau fenomena seperti ini juga terjadi pada implementasi program kartini yang menjadi alat pendukung utama dalam pengolahan data kegiatan PWS KIA. Lalu muncul pertanyaan dari beberapa sahabat di daerah yang sudah mengimplementasikan kegiatan ini lebih dahulu dibandingkan dengan daerah lain yang masih permulaan: Kenapa sih pak program ini tidak dilanjutkan sampai tuntas? Kenapa sih kegiatan seperti ini harus sama nasibnya dengan kegiatan-kegiatan lain? Atau kalau ada masalah teknis di lapangan siapa yang akan membantu menangani-nya?

Sewaktu mendapat pertanyaan ini, tiba-tiba merasa seperti tertuduh dalam hal hilangnya dukungan kepada pengguna. “loh, jadi kayak gini?”. Tapi apa boleh buat, kita memang harus membuat kesimpulan bersama bahwa kegiatan ini sudah kehilangan support atau mungkin support memang tidak ada. Masalah yang dihadapi mungkin akan lebih kompleks dikemudian hari karena dari obrolan kecil dengan pengguna di beberapa kabupaten percontohan menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi masalah saat ini yakni:

  • Desain sistem (laporan) kurang memenuhi harapan
  • Data yang diperoleh kurang akurat dan tidak lengkap (untuk analisis data)
  • Perbenturan antara kemampuan teknis implementasi dan harapan yang sangat tinggi

Masalah umum yang terjadi adalah pada persoalan interaksi antara pengguna (dalam hal ini bidan) dengan perangkat IT seperti komputer kurang mendukung, tidak mengerti lingkungan dalam komputer dan tidak adanya support dari dinas kesehatan kabupaten dalam membantu masalah-masalah teknis dengan berbagai macam alasan.

Proses pengembangan sistem informasi, baik yang berdasarkan komputer atau tidak pada dasarnya sama dengan proses pengembangan dalam sistem engineering. Tahap-tahap perkembangannya meliputi:

  • Perencanaan
  • Analisis
  • Design
  • Implementasi dan
  • Perawatan

Saya kira fase terakhir ini yang tidak diperhatikan dan menjadi bahaya laten tentang gagalnya implementasi yang sudah mulai menggejala.

Nurdin Yahya

Buku PWS KIA BAB I : Pendahuluan

Ini adalah buku PWS KIA yang terbaru yang kami dapat dari Sub Direktorat Kesehatan Ibu yang merupakan pembahasan akhir dan hasil editing dari dr. Andi Ayusianto dan dr. Kirana. Buku ini terdiri dari 7 bab yakni :

  • Bab I      : Pendahuluan
  • Bab II    : Prinsip Pengelolaan Program KIA
  • Bab III  : Indikator Pemantauan
  • Bab IV   : Pengumpulan, Pencatatan & Pengolahan Data KIA
  • Bab V     : Analisis, Penelusuran Data Kohort & RTL
  • Bab VI   : Pelembagaan PWS KIA
  • Bab VII : Pelaksanaan dan Pelaporan PWS KIA

Ketujuh bab di atas akan kami sajikan dalam tujuh tulisan agar memudahkan pembacaan. Selanjutnya untuk versi lengkap akan kami sajikan dalam Box.net yang ditampilkan di sebelah kanan tulisan.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1985. Pada saat itu pimpinan puskesmas maupun pemegang program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum mempunyai alat pantau yang dapat memberikan data yang cepat sehingga pimpinan dapat memberikan respon atau tindakan yang cepat dalam wilayah kerjanya. PWS dimulai dengan program Imunisasi yang dalam perjalanannya, berkembang menjadi PWS-PWS lain seperti PWS-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) dan PWS Gizi.

Pelaksanaan PWS imunisasi berhasil baik, dibuktikan dengan tercapainya Universal Child Immunization (UCI) di Indonesia pada tahun 1990. Dengan dicapainya cakupan program imunisasi, terjadi penurunan AKB yang signifikan. Namun pelaksanaan PWS dengan indikator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tidak secara cepat dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) secara bermakna walaupun cakupan pelayanan KIA meningkat, karena adanya faktor-faktor lain sebagai penyebab kematian ibu (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dsb). Dengan demikian maka PWS KIA perlu dikembangkan dengan memperbaiki mutu data, analisis dan penelusuran data.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan beberapa indikator status kesehatan masyarakat. Dewasa ini AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKN 19 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA 44 per 1.000 kelahiran hidup.

Penduduk Indonesia pada tahun 2007 adalah 225.642.000 jiwa dengan CBR 19,1 maka terdapat 4.287.198 bayi lahir hidup. Dengan AKI 228/100.000 KH berarti ada 9.774 ibu meninggal per tahun atau 1 ibu meninggal tiap jam oleh sebab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Besaran kematian Neonatal, Bayi dan Balita jauh lebih tinggi, dengan AKN 19/1.000 KH, AKB 34/1.000 KH dan AKABA 44/1.000 KH berarti ada 9 Neonatal, 17 bayi dan 22 Balita meninggal tiap jam.

Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDGs, 2000) pada tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Ibu menurun sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015 dan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita menurun sebesar dua-pertiga dalam kurun waktu 1990-2015. Berdasarkan hal itu Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 102/100.000 KH, Angka Kematian Bayi dari 68 menjadi 23/1.000 KH, dan  Angka Kematian Balita 97 menjadi 32/1.000 KH pada tahun 2015.

Penyebab langsung kematian Ibu sebesar 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (SKRT 2001). Penyebab langsung kematian Ibu adalah perdarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Penyebab tidak langsung kematian Ibu antara lain Kurang Energi Kronis/KEK pada kehamilan (37%) dan anemia pada kehamilan (40%). Kejadian anemia pada ibu hamil ini akan meningkatkan risiko terjadinya kematian ibu dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia. Sedangkan berdasarkan laporan rutin PWS tahun 2007, penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan (39%), eklampsia (20%), infeksi (7%) dan lain-lain (33%).

Menurut RISKESDAS 2007, penyebab kematian neonatal 0 – 6 hari adalah gangguan pernafasan (37%), prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), kelainan darah/ikterus (6%), postmatur (3%) dan kelainan kongenital (1%). Penyebab kematian neonatal 7 – 28 hari adalah sepsis (20,5%), kelainan kongenital (19%), pneumonia (17%), Respiratori Distress Syndrome/RDS (14%), prematuritas (14%), ikterus (3%), cedera lahir (3%), tetanus (3%), defisiensi nutrisi (3%) dan Suddenly Infant Death Syndrome/SIDS (3%). Penyebab kematian bayi (29 hari – 1 tahun) adalah diare (42%), pneumonia (24%), meningitis/ensefalitis (9%), kelainan saluran cerna (7%), kelainan jantung kongenital dan hidrosefalus (6%), sepsis (4%), tetanus (3%) dan lain-lain (5%). Penyebab kematian balita (1 – 4 tahun) adalah diare (25,2%), pneumonia (15,5%), Necrotizing Enterocolitis E.Coli/NEC (10,7%), meningitis/ensefalitis (8,8%), DBD (6,8%), campak (5,8%), tenggelam (4,9%) dan lain-lain (9,7%).

Upaya untuk mempercepat penurunan AKI telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an melalui program Safe Motherhood Initiative yang mendapat perhatian besar dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Pada akhir tahun 1990-an secara konseptual telah diperkenalkan lagi upaya untuk menajamkan strategi dan intervensi dalam menurunkan AKI melalui Making Pregnancy Safer (MPS) yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2000. Sejak tahun 1985 pemerintah merancang Child Survival (CS) untuk penurunan AKB. Kedua Strategi tersebut diatas telah sejalan dengan Grand Strategi DEPKES tahun 2004.

Rencana Strategi Making Pregnancy Safer (MPS) terdiri dari 3 pesan kunci dan 4 strategi.

Tiga pesan kunci MPS adalah :

  1. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
  2. Setiap komplikasi obsetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat.
  3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Empat strategi MPS adalah :

  1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi dan Balita di tingkat dasar dan rujukan.
  2. Membangun kemitraan yang efektif.
  3. Mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat.
  4. Meningkatkan Sistem Surveilans, Pembiayaan, Monitoring dan informasi KIA.

Rencana Strategi Child Survival (CS) terdiri dari 3 pesan kunci dan 4 strategi.

Tiga pesan kunci CS adalah:

  1. Setiap bayi dan balita memperoleh pelayanan kesehatan dasar paripurna.
  2. Setiap bayi dan balita sakit ditangani secara adekuat.
  3. Setiap bayi dan balita tumbuh dan berkembang secara optimal.

Empat strategi CS adalah:

  1. Peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita yang berkualitas berdasarkan bukti ilmiah
  2. 2. Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan mitra lainnya dalam melakukan advokasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta memantapkan koordinasi perencanaan kegiatan MPS dan child survival.
  3. Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui kegiatan peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku yang menunjang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tersedia.
  4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita.

Sehubungan dengan penerapan sistim desentralisasi dan memperhatikan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PP 41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah di Daerah, maka pelaksanaan strategi MPS di daerahpun diharapkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan setempat. Dengan adanya variasi antar daerah dalam hal demografi dan geografi maka kegiatan dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) perlu disesuaikan.

Agar pelaksanaan program KIA dapat berjalan lancar, aspek peningkatan mutu pelayanan program KIA tetap diharapkan menjadi kegiatan prioritas ditingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan mutu program KIA juga dinilai dari besarnya cakupan program di masing-masing wilayah kerja. Untuk itu, besarnya cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja perlu dipantau secara terus menerus, agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai kelompok mana dalam wilayah kerja tersebut yang paling rawan. Dengan diketahuinya lokasi rawan kesehatan ibu dan anak, maka wilayah kerja tersebut dapat lebih diperhatikan dan dicarikan pemecahan masalahnya. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA tersebut dikembangkan sistem Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA).

B. Pengertian

Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, dan balita. Kegiatan PWS KIA terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data serta penyebarluasan informasi ke penyelenggara program dan pihak/instansi terkait dan tindak lanjut.

Definisi dan kegiatan PWS tersebut sama dengan definisi Surveilens. Menurut WHO, Surveilens adalah suatu kegiatan sistematis berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan yang esensial dalam membuat rencana, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan surveilens dalam kesehatan ibu dan anak adalah dengan melaksanakan PWS KIA.

Dengan PWS KIA diharapkan cakupan pelayanan dapat ditingkatkan dengan menjangkau seluruh sasaran di suatu wilayah kerja. Dengan terjangkaunya seluruh sasaran maka diharapkan seluruh kasus dengan faktor risiko atau komplikasi dapat ditemukan sedini mungkin agar dapat memperoleh penanganan yang memadai.

Penyajian PWS KIA juga dapat dipakai sebagai alat advokasi, informasi dan komunikasi kepada sektor terkait, khususnya lintas sektor setempat yang berperan dalam pendataan dan penggerakan sasaran. Dengan demikian PWS KIA dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknis dan non teknis. Pelaksanaan PWS KIA harus ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan KIA, intensifikasi manajemen program, penggerakan sasaran dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA. Hasil analisis PWS KIA di tingkat puskesmas dan kabupaten/kota dapat digunakan untuk menentukan puskesmas dan desa/kelurahan yang rawan. Demikian pula hasil analisis PWS KIA di tingkat propinsi dapat digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang rawan.

C. Tujuan

Tujuan umum :

Terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja.

Tujuan Khusus :

  1. Memantau pelayanan KIA secara Individu melalui Kohort
  2. Memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator KIA secara teratur (bulanan) dan terus menerus.
  3. Menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA.
  4. Menilai kesenjangan pencapaian cakupan indikator KIA terhadap target yang ditetapkan.
  5. Menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan besarnya kesenjangan.
  6. Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan yang potensial untuk digunakan.
  7. Meningkatkan peran lintas sektor setempat dalam penggerakan sasaran dan mobilisasi sumber daya.
  8. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA.

Buku PWS KIA Bab II: PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM KIA

Ini adalah Bab II dari buku PWS KIA yang terbaru yang kami dapat dari Sub Direktorat Kesehatan Ibu yang merupakan pembahasan akhir dan hasil editing dari dr. Andi Ayusianto dan dr. Kirana. Buku ini terdiri dari 7 bab yakni :

  • Bab I      : Pendahuluan
  • Bab II    : Prinsip Pengelolaan Program KIA
  • Bab III  : Indikator Pemantauan
  • Bab IV   : Pengumpulan, Pencatatan & Pengolahan Data KIA
  • Bab V     : Analisis, Penelusuran Data Kohort & RTL
  • Bab VI   : Pelembagaan PWS KIA
  • Bab VII : Pelaksanaan dan Pelaporan PWS KIA

Ketujuh bab di atas akan kami sajikan dalam tujuh tulisan agar memudahkan pembacaan. Selanjutnya untuk versi lengkap akan kami sajikan dalam Box.net yang ditampilkan di sebelah kanan tulisan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM KIA


Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pemantapan pelayanan KIA dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut :

  1. Peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan.
  2. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten diarahkan ke fasilitas kesehatan.
  3. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua fasilitas kesehatan.
  4. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan ataupun melalui kunjungan rumah.
  5. Peningkatan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat.
  6. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
  7. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di semua fasilitas kesehatan.
  8. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesuai standar di semua fasilitas kesehatan.
  9. Peningkatan pelayanan KB sesuai standar.

A. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum dan khusus (sesuai risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan). Dalam penerapannya terdiri atas:

  1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
  2. Ukur tekanan darah.
  3. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas).
  4. Ukur tinggi fundus uteri.
  5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
  6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid  (TT) bila diperlukan.
  7. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.
  8. Test laboratorium (rutin dan khusus).
  9. Tatalaksana kasus
  10. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan golongan darah, hemoglobin, protein urine dan gula darah puasa. Pemeriksaan khusus dilakukan di daerah prevalensi tinggi dan atau kelompok ber-risiko, pemeriksaan yang dilakukan adalah hepatitis B, HIV, Sifilis, malaria, tuberkulosis, kecacingan dan thalasemia.

Dengan demikian maka secara operasional, pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan sebagai berikut :

-     Minimal 1 kali pada triwulan pertama.

-     Minimal 1 kali pada triwulan kedua.

-     Minimal 2 kali pada triwulan ketiga.

Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi.

Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada Ibu hamil adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

B. Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan tenaga kesehatan dan dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu secara bertahap seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pencegahan infeksi
  2. Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar.
  3. Manajemen aktif kala III
  4. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.
  5. Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
  6. Memberikan Injeksi Vit K 1 dan salep mata pada bayi baru lahir.

Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan pertolongan persalinan adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter dan bidan.

C. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu :

  • Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.
  • Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8 – 14 hari).
  • Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36 – 42 hari).

Pelayanan yang diberikan adalah :

  1. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu.
  2. 2. Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus).
  3. Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya.
  4. Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan.
  5. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali , pertama segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul Vitamin A pertama.
  6. Pelayanan KB pasca salin

Tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

D. Pelayanan Kesehatan Neonatus

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus :

  1. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6 – 48 Jam setelah lahir.
  2. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 sampai dengan hari ke 7 setelah lahir.
  3. Kunjungan Neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir.

Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

Pelayanan Kesehatan Neonatal dasar dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan Bayi baru Lahir dan pemeriksaan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat, yang meliputi :

  1. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir
  • Anamnesis
  • Pemeriksaan Fisis :

-     Lihat postur, tonus, dan aktifitas bayi.

-     Lihat pada kulit bayi.

-     Hitung pernafasan dan lihat tarikan dinding dada ketika bayi sedang tidak menangis.

-     Hitung detak jantung dengan stetoskop. Stetoskop diletakkan pada dada kiri bayi setinggi apeks.

-     Lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer.

-     Lihat dan raba bagian kepala.

-     Lihat pada mata.

-     Lihat bagian dalam mulut (lidah, selaput lendir)

Jika bayi menangis, masukkan satu jari yang menggunakan sarung tangan ke dalam dan raba langit-langit.

-     Lihat dan raba pada bagian perut

Lihat pada tali pusat.

Lihat pada punggung dan raba tulang belakang.

-     Lihat pada lubang anus, hindari untuk memasukkan alat atau jari dalam melakukan pemeriksaan anus.

-     Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar.

-     Lihat dan raba pada alat kelamin bagian luar.

Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air kecil.

-     Timbang bayi.

Timbang bayi dengan menggunakan selimut, hasil timbangan dikurangi selimut.

-     Mengukur panjang dan lingkar kepala bayi.

Jelaskan cara dan alat.

-     Menilai cara menyusui, minta ibu untuk menyusui bayinya.

  1. Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM
  • Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan Masalah pemberian ASI.
  • Pemberian Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B-0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir
  • Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah termasuk perawatan tali pusat dengan menggunakan Buku KIA.
  • Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan neonatus adalah : dokter spesialis anak, dokter, bidan dan perawat.

  1. E. Deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat.

Deteksi dini kehamilan dengan faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko dan komplikasi kebidanan. Kehamilan merupakan proses reproduksi yang normal , tetapi tetap mempunyai risiko untuk terjadinya komplikasi. Oleh karenanya deteksi dini oleh tenaga kesehatan dan masyarakat tentang adanya faktor risiko dan komplikasi, serta penanganan yang adekuat sedini mungkin, merupakan kunci keberhasilan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilahirkannya.

Faktor risiko pada ibu hamil adalah :

  1. Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
  2. Anak lebih dari 4.
  3. Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun.
  4. Kurang Energi Kronis (KEK) dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, atau penambahan berat badan < 9 kg selama masa kehamilan.
  5. Anemia dengan dari Hemoglobin < 11 g/dl.
  6. Tinggi badan kurang dari 145 cm, atau dengan kelainan bentuk panggul dan tulang belakang
  7. Riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya atau sebelum kehamilan ini.
  8. Sedang/pernah menderita penyakit kronis, antara lain : tuberkulosis, kelainan jantung-ginjal-hati, psikosis, kelainan endokrin (Diabetes Mellitus, Sistemik Lupus Eritematosus, dll), tumor dan keganasan
  9. Riwayat kehamilan buruk: keguguran berulang, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa, ketuban pecah dini, bayi dengan cacat kongenital

10. Riwayat persalinan dengan komplikasi : persalinan dengan seksio sesarea, ekstraksivakum/ forseps.

11. Riwayat nifas dengan komplikasi : perdarahan paska persalinan, Infeksi masa nifas, psikosis post partum (post partum blues).

12. Riwayat keluarga menderita penyakit kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital.

13. Kelainan jumlah janin : kehamilan ganda, janin dampit, monster.

14. Kelainan besar janin : pertumbuhan janin terhambat, Janin besar.

15. Kelainan letak dan posisi janin: lintang/oblique, sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.

Catatan : penambahan berat badan ibu hamil yang normal adalah 9 – 12 kg selama masa kehamilan

Komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas antara lain :

  1. Ketuban pecah dini.
  2. Perdarahan pervaginam :
  • Ante Partum : keguguran, plasenta previa, solusio plasenta
  • Intra Partum : robekan jalan lahir
  • Post Partum : atonia uteri, retensio plasenta, plasenta inkarserata, kelainan pembekuan darah, subinvolusi uteri
  1. Hipertensi dalam Kehamilan (HDK): Tekanan darah tinggi (sistolik > 140 mmHg, diastolik > 90 mmHg), dengan atau tanpa edema pre-tibial.
  2. Ancaman persalinan prematur.
  3. Infeksi berat dalam kehamilan : demam berdarah, tifus abdominalis, Sepsis.
  4. Distosia: Persalinan macet, persalinan tak maju.
  5. Infeksi masa nifas.

Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah apabila mendapat penanganan yang adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor waktu dan transportasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam merujuk kasus risiko tinggi. Oleh karenanya Deteksi faktor risiko pada ibu baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu.

Faktor risiko pada neonatus adalah sama dengan faktor risiko pada ibu hamil. Ibu hamil yang memiliki faktor risiko akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada neonatus. Deteksi dini untuk Komplikasi pada Neonatus dengan melihat tanda-tanda atau gejala-gejala sebagai berikut :

  1. Tidak Mau Minum/menyusu atau memuntahkan semua
  2. Riwayat Kejang
  3. Bergerak hanya jika dirangsang/Letargis
  4. Frekwensi Napas < = 30 X/menit dan >= 60x/menit
  5. Suhu tubuh <= 35,5 C dan >= 37,5 C
  6. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat
  7. Merintih
  8. Ada pustul Kulit
  9. Nanah banyak di mata
  10. Pusar kemerahan meluas ke dinding perut.
  11. Mata cekung dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat
  12. Timbul kuning dan atau tinja berwarna pucat
  13. Berat badan menurut umur rendah dan atau ada masalah pemberian ASI
  14. BBLR : Bayi Berat Lahir Rendah < 2500 gram
  15. Kelainan Kongenital seperti ada celah di bibir dan langit-langit.

Komplikasi pada neonatus antara lain :

  1. Prematuritas dan BBLR (bayi berat lahir rendah < 2500 gr)
  2. Asfiksia
  3. Infeksi Bakteri
  4. Kejang
  5. 5. Ikterus
  6. 6. Diare
  7. Hipotermia
  8. Tetanus neonatorum
  9. Masalah pemberian ASI
  10. Trauma lahir, sindroma gangguan pernapasan, kelainan kongenital, dll.

F. Penanganan Komplikasi Kebidanan

Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan sekitar 15-20 % ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga  sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan komplikasi kebidanan maka diperlukan adanya fasilititas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari bidan, puskesmas mampu PONED sampai rumah sakit PONEK 24 jam.

Pelayanan medis yang dapat dilakukan di Puskesmas mampu PONED meliputi :

  1. Pelayanan obstetri :
  1. Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas.
  2. Pencegahan dan penanganan Hipertensi dalam Kehamilan (pre-eklampsi dan eklampsi)
  3. Pencegahan dan penanganan infeksi.
  4. Penanganan partus lama/macet.
  5. Penanganan abortus.
  6. Stabilisasi komplikasi obstetrik untuk dirujuk dan transportasi rujukan.

  1. Pelayanan neonatus :
  1. Penanganan asfiksia bayi baru lahir.
  2. Penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR).
  • Hipotermi
  • Hipoglikemia
  • Ikterus
  • Masalah pemberian minum
  1. Penanganan gangguan nafas.
  2. Penanganan kejang.
  3. Penanganan infeksi neonatus.
  4. Rujukan dan transportasi bayi baru lahir.
  5. Persiapan umum sebelum tindakan kegawatdaruratan neonatus
  1. G. Pelayanan neonatus dengan komplikasi

Pelayanan Neonatus dengan komplikasi adalah penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian oleh dokter/bidan/perawat terlatih di polindes, puskesmas, puskesmas PONED, rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah/swasta.

Diperkirakan sekitar 15% dari bayi lahir hidup akan mengalami komplikasi neonatal. Hari Pertama kelahiran bayi sangat penting, oleh karena banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim kepada kehidupan di luar rahim. Bayi baru lahir yang mengalami gejala sakit dapat cepat memburuk, sehingga bila tidak ditangani dengan adekuat dapat terjadi kematian. Kematian bayi sebagian besar terjadi pada hari pertama, minggu pertama kemudian bulan pertama kehidupannya.

Faktor resiko pada neonatus akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi, deteksi dini untuk Komplikasi pada Neonatus dengan melihat tanda-tanda atau gejala-gejala sebagai berikut :

  1. Tidak mau minum/ menyusu atau memuntahkan semua
  2. Riwayat kejang
  3. Bergerak hanya jika dirangsang / Letargis.
  4. Frekwensi napas ≤ 30 x/menit dan ≥ 60 x/menit.
  5. Suhu tubuh  ≤ 35,5°C dan ≥ 37,5°C
  6. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat.
  7. Merintih.
  8. Ada pustule kulit.
  9. Nanah banyak di mata.
  10. Pusar kemerahan meluas ke dinding perut.
  11. Mata cekung dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat.
  12. Timbul kuning dan atau tinja berwarna pucat.
  13. Berat badan menurut umur rendah dan atau ada masalah pemberian ASI.
  14. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah < 2500 gram)
  15. Kelainan Kongenital seperti ada celah di bibir dan langit-langit.

Komplikasi pada neonatus antara lain :

  1. Asfiksia bayi baru lahir.
  2. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
  • Hipotermi
  • Hipoglikemia
  • Ikterus
  • Masalah pemberian minum
  1. Gangguan napas
  2. Kejang
  3. Infeksi Neonatus
  4. Klasifikasi dalam MTBM :
  • Infeksi bakteri (termasuk klasifikasi Infeksi Bakteri Lokal dan Penyakit Sangat Berat atau Infeksi Bakteri Berat)
  • Ikterus (termasuk klasifikasi Ikterus Berat dan Ikterus)
  • Diare (termasuk klasifikasi Diare Dehidrasi Berat dan Diare Dehidrasi Ringan/Sedang)
  • Berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI.
  • Trauma lahir, sindroma gangguan pernapasan, kelainan kongenital, dll.

Kebijakan Departemen Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas penanganan komplikasi neonatus tersebut antara lain penyediaan puskesmas mampu PONED dengan target setiap kabupaten/kota harus mempunyai minimal 4 (empat) puskesmas mampu PONED.

Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

Untuk mendukung puskesmas mampu PONED ini, diharapkan RSU Kabupaten/Kota mampu melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) yang siap selama 24 jam. Dalam PONEK, RSU harus mampu melakukan pelayanan emergensi dasar dan pelayanan operasi seksio sesaria, perawatan neonatus level II serta transfusi darah.

Dengan adanya puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK maka kasus – kasus komplikasi kebidanan dan neonatal dapat ditangani secara optimal sehingga dapat mengurangi kematian ibu dan neonatus.

H. Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi :

1. Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan.

2. Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan.

3. Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan.

4. Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan.

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi :

  • Pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1,2,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun.
  • Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK).
  • Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan).
  • Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI,  tanda – tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA.
  • Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bayi adalah : dokter spesialis anak, dokter, bidan , perawat dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti petugas gizi.

I. Pelayanan kesehatan anak balita

Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden period dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin dan atau mencegah gangguan ke arah yang lebih berat .

Bentuk pelaksanaan tumbuh kembang anak di lapangan dilakukan dengan mengacu pada pedoman Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang Anak  (SDIDTK) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan jajarannya seperti  dokter, bidan perawat, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya yang peduli dengan anak.

Kematian bayi dan balita merupakan salah satu parameter derajat kesejahteraan suatu negara. Sebagian besar penyebab kematian bayi dan balita dapat dicegah dengan teknologi sederhana di tingkat pelayanan kesehatan dasar, salah satunya adalah dengan menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Bank Dunia, 1993 melaporkan bahwa MTBS merupakan intervensi yang cost effective untuk mengatasi masalah kematian balita yang disebabkan oleh Infeksi Pernapasan Akut (ISPA), diare, campak, malaria, kurang gizi dan yang sering merupakan kombinasi dari keadaan tersebut.

Sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian balita, Departemen Kesehatan RI bekerja sama dengan WHO telah mengembangkan paket pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1996 dan implementasinya dimulai 1997 dan saat ini telah mencakup 33 provinsi.

Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar yang meliputi :

  1. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam Buku KIA/KMS. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada Buku KIA/KMS. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan.
  2. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan). Pelayanan SDIDTK diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung.
  3. Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU), 2 kali dalam setahun.
  4. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita
  5. Pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS.

J. Pelayanan KB Berkualitas

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak.

Pelayanan KB bertujuan untuk menunda (merencanakan) kehamilan. Bagi Pasangan Usia Subur yang ingin menjarangkan dan/atau menghentikan kehamilan, dapat menggunakan metode kontrasepsi yang meliputi :

  • KB alamiah (sistem kalender, metode amenore laktasi, coitus interuptus).
  • Metode KB hormonal (pil, suntik, susuk).
  • Metode KB non-hormonal (kondom, AKDR/IUD, vasektomi dan tubektomi).

Sampai saat ini di Indonesia cakupan peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai 61,4% (SDKI 2007) dan angka ini merupakan pencapaian yang cukup tinggi diantara negara-negara ASEAN. Namun demikian metode yang dipakai lebih banyak menggunakan metode jangka pendek seperti pil dan suntik. Menurut data SDKI 2007 akseptor KB yang menggunakan suntik sebesar 31,6%, pil 13,2 %, AKDR 4,8%, susuk 2,8%, tubektomi 3,1%, vasektomi 0,2% dan kondom 1,3%. Hal ini terkait dengan tingginya angka putus pemakaian (DO) pada metode jangka pendek sehingga perlu pemantauan yang terus menerus. Disamping itu pengelola program KB perlu memfokuskan sasaran pada kategori PUS dengan “4 terlalu” (terlalu muda, tua, sering dan banyak).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan peserta KB perlu diupayakan pengelolaan program yang berhubungan dengan peningkatan aspek kualitas, teknis dan aspek manajerial pelayanan KB. Dari aspek kualitas perlu diterapkan pelayanan yang sesuai standard dan variasi pilihan metode KB, sedangkan dari segi teknis perlu dilakukan pelatihan klinis dan non-klinis secara berkesinambungan. Selanjutnya aspek manajerial, pengelola program KB perlu melakukan revitalisasi dalam segi analisis situasi program KB dan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.

Tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan KB kepada masyarakat adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

Buku PWS KI Bab III : Indikator Pemantauan

Ini adalah Bab III dari buku PWS KIA yang terbaru yang kami dapat dari Sub Direktorat Kesehatan Ibu yang merupakan pembahasan akhir dan hasil editing dari dr. Andi Ayusianto dan dr. Kirana. Buku ini terdiri dari 7 bab yakni :

  • Bab I      : Pendahuluan
  • Bab II    : Prinsip Pengelolaan Program KIA
  • Bab III  : Indikator Pemantauan
  • Bab IV   : Pengumpulan, Pencatatan & Pengolahan Data KIA
  • Bab V     : Analisis, Penelusuran Data Kohort & RTL
  • Bab VI   : Pelembagaan PWS KIA
  • Bab VII : Pelaksanaan dan Pelaporan PWS KIA

Ketujuh bab di atas akan kami sajikan dalam tujuh tulisan agar memudahkan pembacaan. Selanjutnya untuk versi lengkap akan kami sajikan dalam Box.net yang ditampilkan di sebelah kanan tulisan.

BAB III

INDIKATOR PEMANTAUAN

Indikator pemantauan program KIA yang dipakai untuk PWS KIA meliputi indikator yang dapat menggambarkan keadaan kegiatan pokok dalam program KIA, seperti yang diuraikan dalam BAB II.

Sasaran yang digunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun dengan prinsip konsep wilayah (misalnya: Untuk provinsi memakai sasaran provinsi, untuk kabupaten memakai sasaran kabupaten).

1. Akses pelayanan antenatal (cakupan K1)

Adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

Rumus yang dipakai untuk perhitungannya adalah :

X 100

Jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun dapat diperoleh melalui Proyeksi, dihitung berdasarkan perkiraan jumlah ibu hamil dengan menggunakan rumus  :

1,10 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah penduduk

Angka kelahiran kasar (CBR) yang digunakan adalah angka terakhir CBR kabupaten/kota yang diperoleh dari kantor perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) di kabupaten/kota. Bila angka CBR kabupaten/kota tidak ada maka dapat digunakan angka terakhir CBR propinsi. CBR propinsi dapat diperoleh juga dari buku Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007 – 2011 (Pusat Data Kesehatan Depkes RI, tahun 2007).

Contoh : untuk menghitung perkiraan jumlah ibu hamil di desa/kelurahan X di kabupaten Y yang mempunyai penduduk sebanyak 2 .000 jiwa dan angka CBR terakhir kabupaten Y 27,0/1.000 penduduk, maka :

Jumlah ibu hamil = 1,10 X 0,027 x 2.000 = 59,4.

Jadi sasaran ibu hamil di desa/kelurahan X adalah 59 orang.

  1. 1. Cakupan pelayanan ibu hamil (cakupan K4)

Adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2 dan 2 kali pada trimester ke-3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, di samping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

Rumus yang dipergunakan adalah :

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar

X 100

oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah dalam 1 tahun

  1. 2. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn)

Adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten disuatu wilayah

X 100

kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah sasaran ibu bersalin disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun dihitung dengan menggunakan rumus :

1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah penduduk

Contoh : untuk menghitung perkiraan jumlah ibu bersalin di desa/kelurahan X di kabupaten Y yang mempunyai penduduk sebanyak 2.000 penduduk dan angka CBR terakhir kabupaten Y 27,0/1.000 penduduk maka :

Jumlah ibu bersalin = 1,05 X 0,027 x 2.000 = 56,7.

Jadi sasaran ibu bersalin di desa/kelurahan X adalah 56 orang.

4. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF3)

Adalah cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 6 jam – 3 hari, 8 – 14 hari dan 36 – 42 hari setelah bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan nifas secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas, di samping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh

X 100

tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Jumlah sasaran ibu nifas sama dengan jumlah sasaran ibu bersalin.

  1. 5. Cakupan pelayanan neonatus pertama (KN 1)

Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui akses/jangkauan pelayanan kesehatan neonatal.

Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam

X 100

setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Jumlah sasaran bayi bisa didapatkan dari perhitungan berdasarkan jumlah perkiraan (angka proyeksi) bayi dalam satu wilayah tertentu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah sasaran bayi = Crude Birth Rate x jumlah penduduk

Contoh : untuk menghitung jumlah perkiraan bayi di suatu desa Z di Kota Y Propinsi X yang mempunyai penduduk sebanyak 1.500 jiwa dan angka CBR terakhir Kota Y 24,8/1.000 penduduk, maka :

Jumlah bayi = 0,0248 x 1500 = 37,2.

Jadi sasaran bayi di desa Z adalah 37 bayi.

  1. 6. Cakupan pelayanan neonatus Lengkap (KN Lengkap).

Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal.

Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal

X 100

sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

  1. 7. Deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh Masyarakat

Adalah cakupan ibu hamil dengan faktor risiko atau komplikasi  yang ditemukan oleh kader atau dukun bayi atau masyarakat  serta dirujuk ke tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Masyarakat disini, bisa keluarga ataupun ibu hamil, bersalin, nifas itu sendiri.

Indikator ini menggambarkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas.

Rumus yang dipergunakan :

Jumlah ibu hamil yang berisiko yang ditemukan kader atau dukun bayi atau masyarakat

X 100

di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

20% x jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam 1 tahun

  1. 8. Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PK)

Adalah cakupan Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani secara definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada ibu hamil bersalin dan nifas dengan komplikasi.

Rumus yang dipergunakan :

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu

X 100

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

20% x jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

  1. 9. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati.

Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus – kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan definitif di suatu

X 100

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

15 % x jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

  1. 10. Cakupan kunjungan bayi (29 hari – 11 bulan)

Adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, dan satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui efektifitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar

X 100

di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

  1. 11. Cakupan pelayanan anak balita (12 – 59 bulan).

Adalah cakupan anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, pemberian vitamin A 2 x setahun

Rumus yang digunakan adalah :

Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan sesuai standar disuatu wilayah kerja

X 100

pada kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh anak balita disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

  1. 12. Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS

Adalah cakupan anak balita (umur 12 – 59 bulan) yang berobat ke Puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (MTBS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Rumus yang digunakan adalah :

Jumlah anak balita sakit yg memperoleh pelayanan sesuai tatalaksana MTBS di

X 100

Puskesmas di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh anak balita sakit yang berkunjung ke Puskesmas disuatu wilayah

kerja dalam 1 tahun

Jumlah anak balita sakit diperoleh dari kunjungan balita sakit yang datang ke puskesmas (register rawat jalan di Puskesmas). Jumlah anak balita sakit yang mendapat pelayanan standar diperoleh dari format pencatatan dan pelaporan MTBS

  1. 13. Cakupan Peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate)

Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Rumus yang dipergunakan:

Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada

X 100

kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh PUS di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Pelatihan Admin PWS di Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara, propinsi jawa tengah adalah salah satu daerah fokus unicef yang mendapat perhatian pengembangan kegiatan PWS KIA sejak tahun 2007. Kegiatan PWS KIA mulai dilaksanakan untuk 7 puskesmas sebagai percontohan dari 35 puskesmas yang ada di bawah pengelolaan dinas kesehatan kabupaten banjarnegara. Setelah berproses selama satu tahun secara insentif dalam kegiatan PWS, dinas kesehatan kabupaten banjarnegara mulai berbenah dengan perbaikan pengelolaan kegiatan PWS yang kemudian digabungkan dengan kegiatan SIMPUS yang berkoordinasi dengan bagian perencanaan.
DKK banjarnegara dalam rangka multiplikasi kegiatan PWS untuk semua puskesmas, pada tanggal 31 Jul – 1 Agst 2009 melasanakan kegiatan pelatihan administrator kabupaten yang di ikuti oleh 5 orang peserta. Kegiatan dilaksanakan di  Mes A-03  milik PT . Indonesia Power. Materi yang  manjadi bahan diskusi meliputi:

  • Pengenalan PWS
  • Platform program Kartini
  • Instalasi program Kartini untuk Puskesmas
  • Instalasi program Kartini untuk DKK
  • Integrasi dan Restore Data
  • Sistem Koneksi Program untuk Client – Server
  • Pengenalan Sistem Basis Data
  • Pengolahan data dengan program gateway to mysql dengan Navicate
  • FAQ (Frequently Ask Question)

Pelatihan Administrator PWS

Ada yang menarik pada proses pelatihan ini yakni, munculnya pembahasan dan keinginan untuk melakukan integrasi program antara kegiatan PWS dan kegiatan pelayanan yang terwadahi dalam program SIMPUS. Selain itu, dari hasil kegiatan PWS yang di entry ada satu puskesmas yang sangat luar biasa kemajuannya dalam proses pengumpulan data yakni puskesmas pejawaran. Data data yang terllihat pada program kartini diperolah jumlah data WUS sebanyak 6771 orang. Dari pengumpulan data WUS yang selama ini, kami lihat inilah data WUS yang paling banyak. Untuk puskesmas pejawaran kami ucapkan penghormatan dan penghargaan yang sebesarnya atas usaha dan komitmennya dalam mendukung kegiatan PWS. Bravo..

Taramita Tominuku di Alor – NTT

Taramita Tominuku kurang lebih berarti sama dengan bhineka tunggal ika, yakni berbeda-beda tapi tetap satu. Di Alor – NTT, frasa ini benar-benar melekat pada budaya masyarakatnya. Hal ini karena di dukung oleh banyaknya bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat. Kurang lebih ada 52 bahasa dalam satu kabupaten yang tersebar pada puluhan pulau. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dengan topografi perbukitan yang sangat banyak. Daerah yang sedang tumbuh dengan peradaban atau kegiatan pembangunan yang masih minin.

Dinas kesehatan Kabupaten mempunyai 20 Puskesmas yang kondisi puskemas masih sederhana dan sangat berjauhan. Salah satu puskesmasnya saja berjarak 8 jam perjalanan menggunakan motor kecil. Namun begitu, semangat untuk maju untuk daerah ini sangatlah luar biasa. Dengan fasilitas yang minim dan demografi yang sulit tetapi memiliki langkah besar untuk menerapkan kegiatan PWS KIA untuk semua puskesmas yang berjalan secara manual dan komputerisasi. Untuk 6 puskesmas yang ada di kepulauan dan perbukitan yang sulit di jangkau dimana fasilitas listrik belum tersedia akan berjalan secara manual sedangkan sisanya sudah bertekad untuk melaksanakan sistem penelusuran PWS KIA yang bersifat komputerisasi.

Setelah melakukan ujicoba selama satu tahun implementasi kegiatan PWS dengan format baru yang di danai oleh UNICEF pada dua puskesmas yakni puskesmas Mebung dan puskesmas Moru, maka tanggal 21-23 Juli 2009 di adakan kegiatan pelatihan PWS dengan format baru dengan mendatangkan fasilitator dari depkes yakni dr. Andi Ayusianto dan Nurdin Yahya. Kegiatan dilaksanakan di hotel Kenari dan diikuti oleh 18 puskesmas dengan utusan 2 orang untuk setiap puskesmas. P7210227

ST833092

Kegiatan dibuka oleh kepala dinas kesehatan dengan memperkenalkan semboyan revolusi PWS yang menargetkan penurunan 50% angka kematian Ibu dan Bayi di daerah tersebut, persalinan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Dr. Andi Ayusianto pada hari pertama pelatihan menjelaskan tentang konsep PWS KIA yang baru, metode analisa data, kerja sama lintas sektoral, sistem pelaporan dan penjelasan pengisian manual kartu ibu dan kartu bayi. Pada hari kedua dan ketiga di isi dengan pelatihan software kartini yang meliputi pengenalan komputer, fitur program, entry data, laporan dan cara install program kartini.

Sampai pada hari terakhir, sangat terasa semangat para peserta yang ingin segera mengimplementasikan model PWS yang baru. Bahkan, peserta mengkumandangkan perlunya pengorbanan untuk NKRI dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Bravo…, Semangat terus kawan-kawan di Alor-NTT dan semoga bisa menjadi percontohan di propinsi NTT.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.