Kegiatan Mini University

UNICEF, bekerja sama dengan Department Kesehatan RI, bertujuan untuk merevitalisasi Pemamantauan Wilayah Setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang esensial bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan dan bayinya melalui tenaga kesehatan yang terlatih dan profesional.  Dan secara khusus juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan dan kader serta dukun bayi dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan, meningkatkan pengumpulan data, monitoring dan analisa serta meningkatkan rencana dalam pelayanan kesehatan. Strategy ini berdasarkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang mana secara efektif memonitor dan melakukan penelusuran secara individual pelayanan Antenatal, persalinan dan nifas. Program ini difokuskan untuk peningkatan kapasitas bidan tetapi juga menguatkan kemitraan antara, bidan, dukun bayi dan kader.

Sebagai bagian dari revitalisasi, UNICEF dan DEPKES pada tahun 2007 mengenalkan sistem monitoring dan penelusuran secara komputer yang mudah dan sederhana untuk ibu dan anak (P-PWS KIA).  Sistem ini dibangun dari diskusi yang intensif dengan Dinas Kesehatan kabupaten, Puskesmas dan bidan desa.  Tujuannya adalah untuk membantu membangun sistem yang mudah dan sederhana tetapi dapat membantu menghasilkan suatu informasi yang berorientasikan kepada tindakan dalam upaya meningkatkan perencanaan dan pelayanan kesehatan.

Di sistem monitoring dan penelusuran ini, kader dan dukun bayi membuat pemetaan terhadap target populasi di daerahnya.  Seluruh Ibu hamil, Ibu menyusui dan bayi baru lahir yang teridentifikasi kemudian di catat dan diambil alih oleh Bidan desa untuk kemudian di telusuri kesehatannya sesuai dengan periodenya, masa hamil, bersalin atau nifas. Register kohort untuk Kader dan bidan yang digunakan di modifikasi dalam rangka meningkatkan kualitas data yang ada. Tiap 2 minggu Data Operator di Puskesmas memasukkan data yang diserahkan oleh Bidan desa dan dijadikan laporan bulanan dan ringkasan segala informasi. Hasil laporan ini kemudian digunakan sebagai bahan pertemuan bulanan dan digunakan sebagai bahan dasar untuk perencanaan bulan berikutnya dan peningkatan pelayanan kesehatan bulan berikutnya. Sistim Penelusuran dan Pemantauan wilayah setempat ini memberikan kesempatan Dinas Kesehatan dan bidan koordinator memonitor pelayanan kesehatan di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka dan dapat mengidentifikasi kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Dalam memperluas program yang telah di coba hampir satu tahun, UNICEF dan DEPKES membentuk national facilitator yang membantu untuk memperluas dan melatih kabupaten lain yang di dalam program PPWS-KIA. Sudah banyak proses pembelajaran yang di dapatkan dari hasil implementasi selama ini yang dapat di sebarluaskan guna meningkatkan kualitas program KIA.

Dalam rangka mereview, mengingatkan dan menguatkan kembali kapasitas, para nasional facilitator, Pengelola program KIA dan data Operator, untuk dapat meningkatkan mutu program KIA di wilayah layanan fokus UNICEF dan juga daerah non fokus, maka kami bermaksud mengadakan loka karya dan model MINI UNIVERSITY.

TUJUAN

  1. Mereview dan meningkatkan kembali kapasitas national Facilitator
  2. Mereview dan meningkatkan kembali kapasitas Data Operator puskesmas binaan UNICEF
  3. Mereview dan menguatkan program PWS-KIA dan penelusurannya bagi para pengelola program tingkat kabupaten

Kegiatan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 9-12 Pebruari 2008, yang terbagi kepada kegiatan di dalam kelas – kelas. Pada kegiatan kelas akan disampaikan materi-materi dari PPWS-KIA program konsep dan teknologi informasi dalam bentuk presentation, praktek dan diskusi. Sedangkan kegiatan malam hari akan menampilkan kegiatan berbagi pengalaman, hambatan dan penyelesaian masalah.


Kepala Dirjen Binkesmas bersama perwakilan Unicef

Kepala Dirjen Binkesmas bersama perwakilan Unicef

Dirjen Binkesmas memperhatian Program PPWS KIA (Kartini)

Dirjen Binkesmas memperhatian Program PPWS KIA (Kartini)

Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dan dihadiri oleh 230 peserta dari 30 Kabupaten yang terdiri dari kepala dinas kabupaten, pengelola program KIA dinas, Data Operator Puskesmas dan Fasilitator Nasional. Dalam kegiatan ini peserta dibagi menjadi 5 kelas yang terdiri dari 2 kelas (A,B) untuk pelatihan konsep dan analisis data PWS KIA dan 3 Kelas  (C<D,E) Komputer untuk pelatihan program Kartini. Di Kelas A,B pesertanya berasal dari dinas kesehatan kabupaten dan propinsi ditambah dengan peserta undangan dari lembaga donor sedangkan di kelas C,D,E adalah Data Operator puskesmas dari berbagai daerah.

Suasana Pada Saat Acara Pembukaan

Suasana Pada Saat Acara Pembukaan

Suasana di Kelas Konsep (Peserta DKK dan Dinkes Propinsi)

Suasana di Kelas Konsep (Peserta DKK dan Dinkes Propinsi)

Suasana di Kelas Komputer (Peserta Data Operator)

Suasana di Kelas Komputer (Peserta Data Operator)

13 Tanggapan to “Kegiatan Mini University”

  1. anisfuad Says:

    bagus mas… Apa rekomendasi kelompok AB dan CDE?
    Peserta yang datang khan sangat bervariasi, ada yang dari perkotaan ada pula yang dari daerah urban. Permasalahan data dari sektor swasta bagaimana?
    *)sorry nanya mulu…..

  2. ppwskia Says:

    Peserta di kelas A,B terbagi menjadi peserta yang sudah aktif mengimplementasikan software kartini yakni yang sudah melakukan penelusuran data PWS dari Januari 2008, peserta undangan dari lembaga donor dan juga peserta yang ingin ikut melakukan multiplikasi di daerahnya. Pada forum ini, pertama: setuju menyamakan persepsi terhadap format dan jenis pelaporan, metodologi penelusuran dan follow up pengembangan PWS. Kedua, Peserta meminta agar depkes menjalan software Kartini secara nasional, Ketiga: Mengakomodir perlunya jabatan fungsional untuk data operator Puskesmas. Dikelas C,D,E dibagi menjadi kategori berikut: Kelas C,D adalah kelas data operator mahir yang pada dasarnya sudah pernah mengikuti pelatihan Data Operator 2 Kali dan sudah memiliki data penelusuran. Nah, pada kelas ini memberikan masukan tentang bagaimana cara mengintegrasikan laporan dari puskesmas ke dinkes, bagaimana cara menjalankan program kartini dengan Jaringan, Bagaimana cara membackup data dan restore data dan masukan-masukan baru terhadap beberapa indikator yang dibutuhkan dalam penelusuran data termasuk didalamnya kebutuhan laporan. Semua masukan diterima dan peserta dilatihkan atas dasar kebutuhan mereka. Untuk Kelas E adalah kelas pemula yang mana mereka belum pernah dilatih cara menggunakan program kartini, disini peserta hanya merekomendasikan agar mereka diberi pelatihan ulang di daerah. (Laporan resminya sedang dibuat panitia ya pak).
    Alhamdulillah, pada pembukaan yang dirjen binkesmas menyetujui agar program Kartini (PPWS KIA) dijalankan secara nasional pak anis.
    Nah, untuk data sektor swasta mungkin yang dimaksud dokter praktek, rumah sakit swasta ya pak? Saat ini, cakupan penelusuran data dilaksanakan oleh bidan untuk wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sedang pusat data entry ada dipuskesmas. Untuk collecting data dari sektor swasta maka dilakukan penelusuran langsung oleh bidan dengan cara mendatangi sektor swasta yang dimaksud karena pada dasarnya penanggung jawab terhadap sasaran (bumil,bulin,bufas,bayi) adalah milik bidan. Jadi, program PPWS KIA ini baru di install di puskesmas, dinkes dan RS pak.

  3. anisfuad Says:

    pertama: setuju menyamakan persepsi terhadap format dan jenis pelaporan, metodologi penelusuran dan follow up pengembangan PWS.
    setuju….

    Kedua, Peserta meminta agar depkes menjalan software Kartini secara nasional,
    masih belum jelas bagi saya tentang nasional. Apakah semua dinas kesehatan diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut? Jika sudah memiliki sistem dengan fungsi yang serupa, misalnya Purworejo, Wonosobo, daerah lain yg juga sedang mengimplementasikan SIMPUS spt NTB (dana GTZ)…apakah harus migrasi menggunakan software Kartini?
    Menurut saya, masih banyak dinkes dan puskesmas yang belum memiliki sistem. Itupun bervariasi kondisinya, SDM, infrastruktur sampai dengan sistem manajemennya. Sehingga mungkin perlu disusun requirement puskesmas dan dinkes yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam menerapkan software KIA.

    Ketiga: Mengakomodir perlunya jabatan fungsional untuk data operator Puskesmas.
    Ini masalah klasik, yang berkali-kali saya dengar sejak tahun 2003, tapi tidak ada implementasinya sampai sekarang. Yang sering terjadi adalah keputusan dari puskesmas sendiri-sendiri, bukan menjadi menjadi keputusan dinas kesehatan.

    Untuk collecting data dari sektor swasta maka dilakukan penelusuran langsung oleh bidan dengan cara mendatangi sektor swasta yang dimaksud karena pada dasarnya penanggung jawab terhadap sasaran (bumil,bulin,bufas,bayi) adalah milik bidan.
    apakah yang dimaksud adalah mengumpulkan data individu dari praktek swasta kemudian dimasukkan ke dalam buku kohort bidan, trus dientrykan ke dalam aplikasi Kartini oleh bidan? Berdasarkan pengalaman di 30 kabupaten, range data ibu hamil yang harus dimasukkan oleh bidan ke dalam aplikasi Kartini per bulan berapa ya?
    Terima kasih….

  4. ppwskia Says:

    senang sekali bisa ngobrol banyak dengan pak anis, sang maestro simpus di jagad SIMKES he..he.. Tenang bos, implementasi nasional bukan berati me-replace sistem informasi yang sudah ada di daerah. Dengan rekomendasi kelompok konsep pada level penyamaan jenis dan format laporan PWS saya kira saya setuju bahwa konsep integrasi dalam jangka pendek ini adalah pada output laporannya saja karena pada level depkes tentu tidak dibutuhkan data penelusuran seperti yang dibutuhkan bidan dilapangan. Namun begitu, diperlukan untuk pembahasan lanjutan tentang hal ini. Alhamdulillah, terkait dengan hal tersebut sudah direnacakan pembahasan tentang tindak lanjut dari kegiatan mini university di bandung dan rencanaya malah dilaksanakan di wonosono.
    Nah, kalo terkait dengan simpus saya pernah berdiskusi dengan orang pusdatin dan beliau mengatakan sampai saat ini sebenarnya tidak ada acuan nasional tentang standar implementasi simpus dan juga tidak ada arahan untuk menggunakan salah satu aplikasi yang digunakan di daerah. Kecenderungan dari pusdatin adalah agar semua daerah menggemarkan penggunaan Sistem Informasi dalam aktifitas pelayanan. Namun begitu, secara pribadi saya juga menilai bahwa pengembangan simpus tanpa standar baku akan menjadi bumerang bagi daerah. Nah, masalah yang paling pokok terjadi di daerah adalah kepercayaan yang terlalu tinggi untuk mengembangkan sistem informasi dengan pendekatan TOTAL dan HOMOGEN. Pendekatan ini riskan untuk dilaksanakan dengan alasan:
    Pertama, Memerlukan waktu yang lama, terutama karena belum mantapnya sistem informasi yang sedang dikembangakan
    Kedua, Rancangan integrasi data oleh masing-masing vendor yang kurang komunikatif dan kurang terbuka dan berdurasi pendek alias project oriented.
    Ketiga, Proses-proses bisnis yang “tidak standar” menyebabkan tetap saja ada detil-detil yang tidak tercakup oleh aplikasi integrator.
    Keempat, Pada umumnya tidak cocok untuk organisasi kecil atau yang tingkat kematangannya TI-nya belum tinggi.

    Semua pengembang sistem informasi juga sangat paham perihal tantangan pada proses implementasi yakni terkait dengan masalah infrastruktur, culture dan leadership. Berdasarkan hal ini prinsip penting yang kami anut pada pengembangan sistem ini adalah “bahwa pada akhirnya integrasi harus bermuara pada perbaikan proses/layanan” karenaya rekomendasi lain yang muncul adalah:
    1. Fokus pada proses-proses bisnis dan bukan pada sistem-sistem informasi. 2. Kecepatan, kerja sama dan standarisasi laporan menjadi kunci utama kesuksesan dari proses integrasi data. 3. Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling berbeda) maka pilih salah satu sistem dan promosikan sebagai sistem standar atau bangun standar baru dan biarkan semua sistem lama seperti apa adanya; Integrasi dilakukan oleh sebuah sistem pengintegrasi.

    Di setiap puskesmas yang sudah menjalankan program kartini sudah memiliki Data Operator sendiri dan kebijakan ini didukung oleh dinkes dan disetujui oleh depkes. Pada perkembangannya malah, bidan juga belajar cara penggunaan software sehingga akhirnya membenatu proses entry data.

    Konsep pokok PWS adalah penelusuran pada wilayah setempat. Sistem Kodefikasi seperti yang pernah saya jelaskan di simkes adalah menganut sistem community base sehingga semua sasaran harus didata. Bidan sudah setuju dengan konsep penelusuran ini dengan kompensasi tidak lagi membuat laporan bulanan bahkan pelaksanaannya bidanlah yang meminta laporan ke puskesmas. Jumlah sasaran yang terdata pada dasarnya tergantung pada jumlah penduduk. Evaluasi singkat dari sejumlah data yang kita terima menunjukan bahwa terdapat perbedaan laporan PWS versi aktual (riil) dengan versi proyeksi yang menunjukan perhitungan laporan PWS dengan konsep proyeksi terlalu muluk sehingga trend pencapaiannya secara umum tidak pernah 100% dari target proyeksi.

  5. anisfuad Says:

    Pak Nurdin, saya juga senang ngobrol seperti ini. Intinya adalah untuk mencari persamaan. he..he.. bukan maestro ah…yg disebut maestro hanya Rudi Hartono.
    Setuju: prinsip interoperability, integrasi.
    Prinsip berikutnya saya kira sistem informasi harus mengutamakan pihak yang memiliki data. PWS KIA ya berarti ibu hamil dan keluarga, bidan, puskesmas, dinkes kab/kota. Mekanisme pengiriman, standar data untuk pertukaran di tingkat yang lebih tinggi perlu diatur. HL7 sekarang juga sudah diadopsi oleh HealthMetricsNetwork WHO.
    Sehingga, pertemuan, koordinasi antar pengembang harus dilakukan, berkompetisi tetapi berkoperasi.
    Pengalaman saya selama ini, (mohon maaf) Depkes belum paham betul bagaimana solusi tentang standar, interoperability dan integrasi. Justru kalangan yang berlatarbelakang teknis inilah yg harus memberikan pencerahan kepada mereka. Makanya, pertemuan spt tgl 14 kemarin di Simkes harus diikuti pertemuan teknis yang membahas lebih detil tentang aspek tertentu.

  6. ppwskia Says:

    Oke juga tuh idenya pak anis. kalo boleh tahu hasil pertemuan tgl 14 bgmn? Kalo yang kami hadapi di lapangan pada dasarnya kesulitan integrasi terjadi banyak juga disebabkan oleh penggelembungan harapan yang secara diam-diam tidak disadari oleh pengguna. Biasanya, satu proses baru berjalan sedikit sudah diminta penambahan berbagai rupa belum lagi kalo harus diukur dengan tingkat kesiapan secara kebijakan dan infrastruktur Untungnya, kami tidak tergantung kebijakan pendanaan dari daerah sehingga proses pengembangan tidak terkendala dan tidak tersendat. Fokusnya adalah KIA tuntas dan selanjutnya di kembangkan untuk sektor PWS yang lain.
    Begitu juga dengan kebijakan depkes, kami berusaha untuk tidak tergantung pada proses birokrasi yang ada disana karena kami lihat depkes tidak memiliki tenaga teknis dibidang itu dan lebih sering terjebak pada proses penyusunan kebijakan tanpa proses aksi. Akhirnya orang lelah menunggu. Karenanya hayoo kembangkan saja berdasarkan pemahaman yang ada dan tetap membuka ruang untuk proses diskusi dan koreksi. Mari kita buat contoh-nya dan saya kira tidak usah dipikirkan secara level nasional dulu seperti apa simpus yang baik secara muluk, cukup dengan langsung menyusun proto type dan melakukan pengujian. Persoalan ditingkat developer adalah produk dibuat berdasarkan proyek alias gak ada proyek maka gak ada produk dan juga gak ada proyek lanjutan maka gak ada pengembangan he…he… iya gak bos.
    Intinya saya ingin mengatakan bahwa setiap stake holder harus juga dipikirkan masalah need and interest-nya. Kalo mo langsung aksi hayo.. mari kita coba di wonosobo. Jadikan wonosobo sebagai kawah candradimuko untuk menjadikan sistem informasi disana bisa mewujud menjadi gatot kaca yang mampu terbang tinggi menuju level nasional. Wah, ambisius banget ya … he..he… Semoga Allah meridhoi. Amin.

  7. anisfuad Says:

    -gak usah kesusu langsung di lapangan. samakan persepsi dulu, cari titik temu untuk integrasi dan interoperability level teknis.
    -setelah sepakat secara teknis, baru menyepakati strategi di level user. katanya, user adalah yang utama.
    -lihat kelebihan dan kekurangan
    -baru kemudian berpikir nasional.

  8. ppwskia Says:

    Sipp, setuju banget bos… Orang bilang Planing Tanpa Aksi sama dengan Onani sedangkan Aksi tanpa Planing berakibat Anarki.. he..he.. itu term yang biasa kami gunakan dulu waktu zaman demontrasi’98. Peace..

  9. ppwskia Says:

    Pak Anis, saya baru berdiskusi dengan orang depkes dan menginformasikan bahwa untuk konsep pengembangan simpus sudah ada acuannya yang disebut dengan SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskemas) dan sudah ada sejak dulu. Saat ini depkes sedang melakukan revitalisasi dan saya kira ini sejalan dengan pikiran pak anis dan kawan-kawan. Untuk daerah yang sudah punya sistem informasi tidak ada paksaan untuk bermigrasi alias menjadi pilihan daerah berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masing-masing.Hanya saja diminta variable-variablenya perlu disamakan mulai dari kartu ibu, kohort, Laporan PWS dll.

  10. anisfuad Says:

    Memang betul bahwa Depkes(mmm siapa ya) selalu mengatakan bahwa acuannya sudah ada, SP2TP dll. Tetapi, acuan itu tidak menjelaskan bahwa kondisi sekarang sudah berubah, daerah daerah sudah mulai menerapkan teknologi informasi. Masak, kita menggunakan acuan yang jamannya sudah berubah. Sebagai contoh, ada daerah yg sudah menerapkan jaringan wireless dinkes dan kabupaten yang dalam ukuran detik data bisa terkirim ke dinkes. Apakah konsep LB (laporan bulanan) masih bisa diterapkan dalam kondisi seperti itu?
    Memang, tidak tertutup kemungkinan bahwa implementasi komputernya masih bermasalah. Tetapi, ini sekali lagi kita kembalikan kepada diskusi kita sebelumnya. Mari kita diskusikan secara teknis. Masak, kita hanya muter-muter masalah itu-itu aja, yang satu sudah semangat dengan teknologi dan investasi banyak, tetapi sisi yang satu mengatakan kebijakannya memang hanya mengatur yang manual. Capek deh…
    Kedua, mari kita buka bersama apa variabelnya, bagaimana pertukaran datanya, bagaimana interoperabilitasnya…

  11. ppwskia Says:

    Saya dapat issu-nya bahwa depkes akan memperbaiki SP2TP dalam waktu dekat prosesnya sekarang sedang berjalan. Yang mau diperbaiki perbaiki bukan cuma simpus nya saja tapi sistem pelayanan kesehatan dasar, ya termasuk puskesmasnya. Kalo depkes masih memaksakan sistem manual, buat apa ada pusdatin ya? Buat apa ada siknas on line? Perubahan butuh proses bos. jadi sabar dulu… ha..ha…

  12. anisfuad Says:

    Setuju ada perbaikan, tapi jangan dibikin di atas kertas, di belakang meja. Yang lebih membumi lah…
    Intinya, perbaikan SP2TP penting dan harus. Tapi, jangan sampai membatasi kreativitas dan inovasi. Katanya, tahun ini tahun kreatif. Puskesmas juga bukan hanya miliknya Depkes. Jadi, ajaklah komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama membahasnya.

  13. sabar, sip Says:

    saya tunggu sejauh mana kementrian kesehatan memikirkan petugas operator data dapat diangkat menjadi tenaga fungsional. mengingat PNS di Kabupaten telah menjadi aset daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa petugas OD bisa di mutasi kapan saja. nah untuk mengantisipasi hal tersebut sangat diharapkan adanya tenaga khusus operator data PPWS KIA di tingkat Puskesmas diangkat sebagai tenaga fungsional.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: